Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan akan berkoordinasi dengan industri rokok elektrik setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram terhadap vape. Koordinasi itu akan membahas dampak serta kelangsungan bisnis vape setelah ketetapan tersebut diberlakukan.
Sarmuji menegaskan Kementerian Perindustrian menghormati keputusan MUI karena penetapan fatwa berada di luar kewenangan kementeriannya. Ia menyebut setiap pihak memiliki perspektif masing-masing dalam melihat persoalan rokok elektrik.
“Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu,” ujar Sarmuji saat ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11). Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas ketetapan hukum MUI terkait penggunaan hingga perdagangan vape.
Dampak bagi Industri Vape
Kementerian Perindustrian akan menjalin komunikasi dengan pelaku industri untuk melihat situasi bisnis rokok elektrik ke depan. Namun, Sarmuji menekankan kementeriannya tidak berwenang membatalkan ataupun menerbitkan ketetapan yang berlawanan dengan fatwa tersebut.
“Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal,” ujar Sarmuji. Dengan demikian, langkah kementerian difokuskan pada koordinasi terkait dampak bagi industri, bukan pada penetapan hukum keagamaan.
Fatwa MUI mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape. Ketentuan itu tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Dokumen fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
Pertimbangan Fatwa MUI
MUI menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Ketetapan itu juga dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar vape tidak dijadikan sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis MUI. Isi surat tersebut dikutip dari laman resmi MUI di Jakarta pada Senin (9/11).
Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dari sisi kesehatan dan sosial. Rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam vape yang dinilai bersifat adiktif. Zat tersebut disebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Larangan dalam fatwa tidak hanya ditujukan kepada pengguna vape. MUI juga menetapkan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram.
Selain penggunaan dan penyalahgunaan, fatwa itu secara tegas memasukkan produksi serta perdagangan rokok elektrik sebagai aktivitas yang haram. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari ruang lingkup fatwa yang akan dikoordinasikan Kementerian Perindustrian dengan pelaku industri terkait.
