Peringatan Hari Pahlawan dinilai perlu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dalam menghadapi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai kejahatan ekonomi. Semangat perjuangan para pendiri bangsa disebut tidak cukup dimaknai melalui seremoni, melainkan perlu diwujudkan dalam tindakan menjaga kekayaan negara.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto mendorong Polri, terutama Bareskrim, dan Kejaksaan Agung membangun kerja bersama untuk menangani perkara besar yang belum tuntas. Menurutnya, persatuan antarlembaga menjadi unsur penting agar penegakan hukum dapat menjangkau pelaku, jaringan, hingga aset hasil kejahatan.
Rasminto menilai nilai kepahlawanan masa kini tercermin dalam keberanian menghadapi praktik yang merugikan rakyat dan negara. Ia menekankan perlunya langkah yang profesional, berani, serta tidak membedakan pihak yang diperiksa dalam perkara hukum.
“Momentum Hari Pahlawan harus kita maknai lebih dalam. Para pahlawan dahulu berjuang dengan persatuan untuk merebut kemerdekaan. Sekarang, semangat yang sama harus kita buktikan melalui persatuan dalam menjaga negara, memberantas korupsi, dan memastikan kekayaan bangsa tidak dikuasai segelintir orang,” ujar Rasminto.
Ego Sektoral dan Kejahatan Kompleks
Menurut Rasminto, bentuk kejahatan yang dihadapi aparat kini semakin beragam, dari pencucian uang hingga manipulasi perdagangan internasional dan kejahatan sumber daya alam. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara penyidik, penuntut, serta lembaga pendukung pengawasan keuangan dan audit negara.
Ia meminta ego sektoral dikesampingkan agar pelaku tidak memperoleh celah dari perbedaan penanganan antarlembaga. “Semangat kepahlawanan harus dibuktikan dengan persatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sejumlah persoalan disebut masih menjadi pekerjaan rumah dalam penegakan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan komoditas, tata kelola energi, kehutanan, dan pertambangan. Isu-isu tersebut dinilai memiliki dampak besar karena menyangkut penerimaan negara, kekayaan alam, dan kepentingan publik.
Perkara yang Disorot
- Manipulasi ekspor produk turunan CPO, termasuk POME dan Fatty Matter, senilai Rp47,98 triliun.
- Potensi under invoicing ekspor batu bara sebesar US$13,5 miliar selama periode 2015-2024.
- Perkara korupsi pengadaan minyak mentah Petral yang melibatkan tersangka Riza Chalid.
- Kerugian negara tata kelola minyak senilai US$2,72 miliar dan Rp25,4 triliun berdasarkan temuan BPK.
- Kejahatan kehutanan dan karhutla seluas 202.004 hektare pada Januari-Juli 2026.
- Tambang emas ilegal atau PETI dengan perputaran dana Rp992 triliun.
Dalam isu ekspor, Rasminto menyoroti dugaan pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya atau under invoicing. Direktorat Jenderal Pajak pada November 2025 menemukan 282 wajib pajak yang diduga memanipulasi ekspor produk turunan CPO dengan nilai mencapai puluhan triliun rupiah.
Kajian NEXT Indonesia Center juga disebut mencatat potensi under invoicing ekspor batu bara mencapai US$13,5 miliar pada 2015-2024. “Jangan sampai kekayaan alam kita keluar dengan nilai yang dilaporkan jauh di bawah transaksi sebenarnya. Ini harus ditelusuri secara serius,” katanya.
Pengusutan Migas dan Tambang Ilegal
Sektor migas turut mendapat perhatian melalui perkara korupsi pengadaan minyak mentah Petral yang menyeret pengusaha Muhammad Riza Chalid. Rasminto menilai status buronan tidak seharusnya menghentikan upaya penegakan hukum maupun penelusuran aliran keuntungan.
“Pengejaran Riza Chalid harus terus menjadi prioritas, termasuk membongkar jaringan dan aliran keuntungan yang berkaitan. Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus menelusuri aset dan seluruh konstruksi kejahatannya,” ujar Rasminto.
Di sektor pertambangan, PPATK menemukan transaksi tambang emas ilegal sebesar Rp185,03 triliun sepanjang 2023-2025. Rasminto juga menyinggung kasus PT AKT di Kalimantan Tengah yang diestimasi merugikan negara Rp17,7 triliun.
HSI mendorong Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung membentuk mekanisme kerja bersama yang mencakup pertukaran informasi, sinkronisasi pembuktian, dan pengungkapan beneficial ownership. Pelibatan PPATK, BPK, serta KPK dipandang penting untuk memperkuat pengusutan dan pemulihan aset negara.
Rasminto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Ukurannya juga mencakup sejauh mana jaringan kejahatan dapat dibongkar dan aset negara yang hilang dapat dipulihkan.
