Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memuat alokasi belanja untuk berbagai kementerian dan lembaga. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027, terdapat 10 instansi dengan anggaran paling kecil dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKBPB Sabang) menempati posisi teratas dalam daftar tersebut. Instansi ini memperoleh alokasi Rp 26,3 miliar, sedangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi yang terbesar di antara 10 instansi dengan anggaran Rp 213,9 miliar.
Daftar Anggaran Terkecil pada RAPBN 2027
Perbedaan alokasi terlihat cukup lebar di antara posisi pertama dan posisi berikutnya. Berikut daftar lengkap kementerian dan lembaga dengan anggaran terkecil dalam RAPBN 2027:
| Peringkat | Kementerian atau Lembaga | Alokasi Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | BPKBPB Sabang | Rp 26,3 miliar |
| 2 | Komnas HAM | Rp 133,5 miliar |
| 3 | Bapeten | Rp 146 miliar |
| 4 | KPPU | Rp 148,3 miliar |
| 5 | Bapanas | Rp 161,9 miliar |
| 6 | Komisi Yudisial | Rp 201,1 miliar |
| 7 | Lemhannas | Rp 203,9 miliar |
| 8 | Kementerian PPPA | Rp 207,3 miliar |
| 9 | Kemenko PMK | Rp 213 miliar |
| 10 | BNPP | Rp 213,9 miliar |
BPKBPB Sabang Memiliki Anggaran Paling Kecil
BPKBPB Sabang memperoleh alokasi Rp 26,3 miliar dalam RAPBN 2027. Nominal tersebut menempatkannya jauh di bawah sembilan kementerian dan lembaga lain yang masuk dalam daftar.
Komnas HAM berada di peringkat kedua dengan anggaran Rp 133,5 miliar. Alokasi itu turun Rp 28,1 miliar dibandingkan anggaran dalam APBN 2026 yang mencapai Rp 161,6 miliar.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten menempati posisi ketiga dengan alokasi Rp 146 miliar. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berada satu tingkat di bawahnya dengan anggaran Rp 148,3 miliar.
Selisih anggaran antara Bapeten dan KPPU mencapai Rp 2,3 miliar. Kedua lembaga tersebut menjadi instansi pada posisi ketiga dan keempat dengan alokasi di bawah Rp 150 miliar.
Alokasi Mulai Menembus Rp 200 Miliar
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berada di peringkat kelima dengan anggaran Rp 161,9 miliar. Posisi ini menjadi batas sebelum alokasi dalam daftar meningkat hingga lebih dari Rp 200 miliar.
Komisi Yudisial memperoleh Rp 201,1 miliar dan menempati peringkat keenam. Selisih anggarannya dengan Bapanas mencapai Rp 39,2 miliar.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) berada di posisi ketujuh dengan alokasi Rp 203,9 miliar. Anggaran tersebut terpaut Rp 2,8 miliar dari Komisi Yudisial.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendapatkan anggaran Rp 207,3 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi Rp 3,4 miliar dibandingkan alokasi Lemhannas.
Dua Posisi Terakhir
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menempati peringkat kesembilan dengan anggaran Rp 213 miliar. Alokasi tersebut terpaut Rp 6,1 miliar dari KemenPPPA.
BNPP berada di peringkat ke-10 sekaligus menjadi instansi dengan anggaran terbesar dalam daftar ini. Pemerintah mengalokasikan Rp 213,9 miliar untuk BNPP, atau Rp 900 juta lebih tinggi dibandingkan anggaran Kemenko PMK.
Daftar tersebut menunjukkan bahwa BPKBPB Sabang memiliki alokasi paling rendah, yakni Rp 26,3 miliar. Pada sisi lain, BNPP mencatat anggaran tertinggi dalam kelompok 10 kementerian dan lembaga dengan alokasi terkecil pada RAPBN 2027.
