Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 17 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada Senin (5/10/2026). Pelantikan mencakup 13 pejabat Direktorat Jenderal Pajak, satu pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta tiga pejabat Sekretariat KSSK.
Para pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari peraturan perpajakan, pemeriksaan, penegakan hukum, hingga teknologi informasi. Penempatan tersebut juga meliputi jabatan di bidang asesmen perbankan, industri jasa keuangan nonbank, serta manajemen risiko dan hukum.
Dalam arahannya, Suahasil menekankan arti sumpah jabatan bagi seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa sumpah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan hanya kepada pimpinan di Kementerian Keuangan.
“Saya membimbing Anda mengucapkan kata-kata tersebut, tapi itu adalah sumpah di depan pencipta Anda. Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita, karena itu ingat-ingat selalu itu bukan sumpah kepada Menteri saja, bukan hanya sumpah kepada Wakil Menteri didengarkan oleh seluruh pejabat, itu sumpah kita, sumpah Anda kepada pencipta kita semua. Karena itu harus betul-betul diperhatikan, diingat, dan apa yang dijadikan pegangan dalam setiap keputusan,” katanya dalam acara pelantikan yang dipantau virtual.
Suahasil juga meminta jajaran Kementerian Keuangan menyelesaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Pada saat yang sama, seluruh unit diminta mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027 yang akan diresmikan menjadi Undang-Undang.
“Kesiapan kita menyelesaikan 2026 menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab Anda di unit masing-masing dan tanggung jawab seluruh pimpinan Anda, dan tanggung jawab saya dan para Wakil Menteri Keuangan untuk menyelesaikan,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa penyelesaian agenda tersebut menjadi tanggung jawab bersama di setiap unit kerja.
Menurut Suahasil, pejabat baru perlu segera melakukan konsolidasi dengan unit-unit terkait. Langkah itu diperlukan untuk menuntaskan target pemerintah pada aspek penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan.
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak
Mayoritas pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Posisi yang diisi mencakup fungsi kesekretariatan, perumusan kebijakan, pengawasan, pelayanan, hingga intelijen perpajakan.
- Nurbaeti Munawaroh — Sekretaris Direktorat Jenderal
- Rosmauli — Direktur Peraturan Perpajakan I
- Heri Kuswanto — Direktur Peraturan Perpajakan II
- Irawan — Direktur Pemeriksaan dan Penilaian
- Samingun — Direktur Penegakan Hukum
- Lindawaty — Direktur Pengawasan Perpajakan
- Etty Rachmiyanthi — Direktur Keberatan dan Banding
- Eureka Putra — Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
- Inge Diana Rismawanti — Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Eddi Wahyudi — Direktur Data dan Informasi Perpajakan
- Hantriono Joko Susilo — Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Dwi Astuti — Direktur Perpajakan Internasional
- Neilmaldrin Noor — Direktur Intelijen Perpajakan
Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pelantikan juga mencakup satu pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jabatan tersebut berada pada lingkup kantor wilayah yang membawahi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Sunaryo — Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT
Pejabat Sekretariat KSSK
Tiga pejabat lainnya berasal dari unsur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Mereka mengisi posisi direktur pada bidang asesmen serta manajemen risiko dan hukum di Sekretariat KSSK.
- Minar Iwan Setiawan (Bank Indonesia) — Direktur Asesmen Perbankan dan Makroekonomi
- Rudi Sulistyo (OJK) — Direktur Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank
- Haghia Sophia Lubis (LPS) — Direktur Manajemen Risiko dan Hukum
Suahasil menutup arahannya dengan mengingatkan kembali bahwa sumpah dan janji jabatan ditujukan demi masyarakat Indonesia serta pembangunan Indonesia yang lebih baik. Ia meminta seluruh pejabat menuntaskan pekerjaan 2026 dan menyiapkan pelaksanaan agenda 2027.
