Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong status kepatuhan pajak menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin oleh kementerian dan lembaga. Skema tersebut memungkinkan pemenuhan kewajiban perpajakan pemohon diperiksa sebelum izin diterbitkan.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan integrasi data perpajakan dengan berbagai pihak. DJP menargetkan keterhubungan data tidak berhenti pada pertukaran informasi antarinstansi.
Integrasi Data dan Status Wajib Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan DJP tengah memperkuat integrasi dengan kementerian, lembaga, asosiasi, pemerintah daerah, serta pihak lainnya. Data yang berkaitan dengan perpajakan saat ini masih tersebar di sejumlah institusi tersebut.
Menurut Bimo, integrasi yang didorong mencakup pengembangan mekanisme konfirmasi status wajib pajak. Mekanisme itu diharapkan dapat digunakan ketika masyarakat atau pelaku usaha mengakses layanan pemerintah.
“Kami mendorong tidak hanya data interfacing, tidak hanya pertukaran data, tetapi juga mulai masuk misalnya ke konfirmasi status wajib pajak plus-plus,” kata Bimo dalam Media Gathering di kawasan Bogor, Kamis (1/10/2026).
Pemeriksaan status kepatuhan pajak sedang didorong untuk diterapkan pada proses perizinan di sektor tertentu. DJP masih melakukan negosiasi dengan instansi terkait agar mekanisme tersebut dapat dijalankan dalam penerbitan izin.
“Artinya misalkan ada perizinan yang diterbitkan oleh sektor tertentu, kementerian tertentu, kami sedang bernegosiasi juga mendorong supaya bisa ada dilihat clearance terhadap kewajiban fiskalnya,” ujar Bimo.
Unsur Kepatuhan yang Diperiksa
Salah satu unsur yang dapat diperiksa dalam skema itu adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. DJP juga ingin memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT.
Wajib pajak setidaknya diharapkan telah menyampaikan SPT secara tepat waktu dan benar selama dua tahun berturut-turut. Pemeriksaan juga mencakup ada atau tidaknya persoalan hukum perpajakan yang belum diselesaikan.
“Jadi sudah punya NPWP, kemudian dua tahun berturut-turut menyampaikan SPT tepat waktu dan benar, kemudian juga tidak ada masalah-masalah hukum perpajakan yang belum di-clearance,” jelas Bimo.
Perlakuan Setara bagi Pelaku Usaha
Keterhubungan data diharapkan membuat status kepatuhan wajib pajak dapat diperiksa secara lebih terpadu saat layanan pemerintah diakses. Pendekatan itu diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung perlakuan yang setara bagi pelaku usaha.
DJP menempatkan penguatan integrasi sebagai upaya membangun sistem yang lebih terhubung antara data perpajakan dan layanan perizinan. “Jadi ini kami terus dorong supaya tercipta level of playing field, kepatuhan juga yang semakin meningkat,” pungkas Bimo.
