Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan pejabat yang dilakukan pada era eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan. Permintaan itu muncul setelah keduanya menemukan sejumlah nama yang dinilai tidak melalui proses seleksi yang semestinya.
Perombakan pada 10 September tersebut terutama menyasar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cakupannya meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon.
Temuan Nama di Luar Proses Asesmen
Bimo mengatakan rotasi pada dasarnya merupakan usulan dari unit terkait. Namun, ia menyebut terdapat nama-nama “ajaib” yang tidak mengikuti tahapan assessment talent management.
“Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo usai acara International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9), dikutip Detikfinance. Temuan tersebut kemudian menjadi alasan bagi pimpinan pajak dan bea cukai untuk meminta penundaan sekaligus pembatalan perubahan jabatan.
Menurut Bimo, penunjukan pejabat yang melompati prosedur dapat memunculkan sinyal buruk di lingkungan kerja. Kondisi itu dinilai tidak adil bagi pegawai yang telah mengikuti seluruh rangkaian asesmen, ujian, dan mekanisme pengelolaan talenta.
“Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya. Ia menekankan bahwa proses promosi dan rotasi perlu menjaga kepercayaan pegawai terhadap sistem birokrasi.
Pejabat Akan Dikembalikan ke Posisi Semula
Bimo memastikan pejabat yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan dan tidak menjalani asesmen akan dicoret dari daftar perombakan. Mereka akan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
Langkah tersebut disebut sejalan dengan komitmen Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang dibuat pada era Purbaya. Bimo mengatakan Suahasil menegaskan pentingnya pelaksanaan manajemen talenta dan reformasi birokrasi.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” pungkas Bimo. Evaluasi itu mencakup proses penunjukan maupun pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Suahasil mengatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat. Ia juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum memutuskan langkah berikutnya.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9). Menurutnya, penunjukan pejabat dilakukan melalui jenjang tertentu dan melibatkan koordinasi lintas unit.
Koordinasi Antarunit Kemenkeu
Suahasil menjelaskan beberapa posisi di Kementerian Keuangan memerlukan kerja bersama antarunit eselon I. Karena itu, proses penunjukan pejabat tidak hanya bergantung pada satu unit organisasi.
“Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya menilai perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor yang diduga terkait dengan pencopotannya. “Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut),” ujar Purbaya setelah serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Meski demikian, Purbaya menepis spekulasi mengenai adanya gesekan atau konflik internal dengan jajaran di Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” imbuhnya.
