Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan pusat data harus berjalan tanpa merusak lingkungan. Pemerintah mendorong percepatan infrastruktur digital, tetapi kebutuhan dasar masyarakat di sekitar lokasi proyek harus tetap terlindungi.
AHY menyampaikan prinsip tersebut di Jakarta, Senin (12/10/2026), saat menanggapi pertumbuhan pusat data yang mengikuti akselerasi ekonomi digital dan e-commerce. Menurutnya, pengembangan fasilitas digital tidak boleh mengorbankan hak warga untuk hidup tenang, nyaman, dan sehat.
“Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa, saya ulangi, tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan sehat, tidak kemudian terganggu kebutuhan dasarnya. Saya rasa itu prinsipnya,” ujar AHY.
Pernyataan itu menempatkan aspek lingkungan dan kepentingan warga sebagai syarat utama dalam ekspansi pusat data. Kebutuhan listrik dan air bersih dalam operasional fasilitas tersebut perlu diperhitungkan secara cermat sebelum proyek berjalan.
Standar Lingkungan dan Tata Ruang
AHY meminta pihak yang berwenang memastikan setiap pusat data memenuhi standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kepatuhan itu juga harus mencakup dampak lingkungan dari pembangunan dan operasional fasilitas.
“Saya serahkan tentunya kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah data center tertentu itu sudah comply, sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk juga untuk urusan dampak lingkungannya,” kata AHY.
Pengembangan pusat data juga perlu diselaraskan dengan tata ruang wilayah yang disusun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kawasan industri menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan karena dirancang sebagai ekosistem terpadu bagi kebutuhan infrastruktur tersebut.
Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menyiapkan pusat data bukan hanya bagi kebutuhan domestik. AHY menyebut peluang Indonesia untuk menjadi hub pusat data bagi kawasan Asia Tenggara dapat dikembangkan melalui sejumlah kawasan industri.
Proyek Pusat Data AI di Purwakarta
Isu lingkungan dalam pembangunan pusat data saat ini mencuat di Jawa Barat melalui proyek pusat data kecerdasan buatan milik BDX Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara proyek tersebut setelah inspeksi mendadak menemukan ketiadaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung.
Proyek itu direncanakan memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt di atas lahan seluas 8.000 meter persegi. Besarnya kebutuhan sumber daya memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi polusi suara dan ketersediaan air untuk pertanian.
Konstruksi proyek BDX Data Centers dimulai pada 22 September 2026. Ketiadaan izin krusial dinilai berpotensi memicu sengketa hukum sekaligus menimbulkan ancaman ekologis serius.
Berdasarkan data teknis yang tersedia, operasional penuh pusat data AI tersebut diproyeksikan menggunakan air hingga 384 liter per detik. Volume itu setara dengan 33.000 meter kubik per hari, sedangkan konsumsi air pada tahap awal konstruksi disebut mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Permintaan Transparansi Kajian Teknis
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta konsultan proyek memaparkan hasil kajian teknis secara transparan kepada publik. Langkah itu ditujukan agar dampak penggunaan sumber daya, terutama air, dapat diketahui secara terbuka.
Pemprov Jawa Barat juga menginstruksikan koordinasi intensif dengan Perum Jasa Tirta II dan PDAM Purwakarta. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan pasokan air bagi warga serta sektor pertanian tetap aman.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak menolak investasi digital. Kegiatan konstruksi BDX Data Centers dapat dilanjutkan setelah seluruh perizinan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
