Pemerintah tengah menyiapkan usulan kebijakan perpajakan baru yang ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value emiten di pasar modal Indonesia. Langkah ini masuk dalam agenda pemerintah untuk mendorong reformasi pasar modal.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menyampaikan pemerintah ingin memperkuat daya tarik perusahaan tercatat di bursa. Harapannya, minat investor untuk menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan tersebut dapat meningkat.
Usulan kebijakan itu belum mengarah pada bentuk aturan pajak tertentu. Pemerintah masih akan membahas masukan yang diterima bersama kementerian dan lembaga terkait.
Dradjad menjelaskan pelaku pasar modal telah menyampaikan sejumlah pandangan mengenai kebijakan ekonomi riil yang dinilai dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan. Masukan tersebut mencakup isu perpajakan, biaya masuk, energi hijau, serta kebijakan di berbagai sektor ekonomi riil.
Arah Pembahasan Kebijakan
Pemerintah menempatkan kebijakan perpajakan sebagai salah satu aspek yang akan ditindaklanjuti dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan itu juga mencakup usulan terkait biaya masuk dan pengembangan green energy.
Dradjad mengatakan seluruh masukan tersebut masih berada pada tahap tindak lanjut dan koordinasi. Pemerintah belum menetapkan kebijakan perpajakan baru yang akan diterapkan untuk mendukung emiten di bursa.
“Ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang biaya masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil.” Pernyataan itu disampaikan Dradjad di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia menambahkan, “Itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait.” Koordinasi tersebut akan menjadi tahapan pemerintah untuk menelaah ruang kebijakan yang relevan bagi pasar modal dan sektor ekonomi riil.
Peningkatan nilai perusahaan menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya tarik pasar bagi investor. Perusahaan tercatat dengan nilai yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat minat penanaman modal di pasar modal Indonesia.
Agenda kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya reformasi pasar modal yang sedang didorong pemerintah. Reformasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab perhatian penyedia indeks global, tetapi juga meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
Penguatan kualitas pasar mencakup sejumlah aspek yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan tercatat dan investor. Pemerintah melihat kebijakan di sektor riil dapat menjadi salah satu elemen pendukung bagi nilai perusahaan di pasar.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik menyatakan BEI telah mempertegas sejumlah kebijakan terkait transparansi. Penguatan itu disebut menjadi bagian dari reformasi pasar modal yang terus dijalankan.
Menurut Jeffry, pelaksanaan reformasi perlu dijaga secara konsisten pada beberapa area utama. Area tersebut meliputi peningkatan transparansi, peningkatan likuiditas, dan efektivitas pengawasan.
“Memang reformasi pasar modal yang sudah dilakukan agar tetap secara konsisten dilakukan baik pada area peningkatan transparansi, meningkatkan likuiditas dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan,” ujar Jeffry. Pernyataan itu menegaskan fokus BEI pada penguatan tata kelola dan kondisi perdagangan di pasar modal.
Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam upaya memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal. Sementara itu, likuiditas dan pengawasan dinilai sebagai bagian dari proses pembenahan yang terus dilakukan.
Usulan dari pelaku pasar mengenai pajak, biaya masuk, energi hijau, dan sektor ekonomi riil akan dibawa ke rapat koordinasi pemerintah. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan tindak lanjut kebijakan yang terkait dengan upaya meningkatkan nilai emiten di bursa.
