Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan reformasi pasar modal Indonesia tetap berlanjut setelah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mengalami penurunan tajam pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Fokus pembenahan mencakup transparansi kepemilikan saham, penguatan likuiditas, serta penegakan hukum untuk menjaga kepercayaan investor.
IHSG ditutup melemah 11,57% ke level 5.185,105 pada Jumat. Pada awal perdagangan, penghentian perdagangan sementara atau trading halt sempat terjadi setelah indeks turun lebih dari 8%.
Penurunan tersebut berlangsung di tengah perhatian penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi dan kualitas perdagangan saham di Indonesia. OJK bersama lembaga penyelenggara mandiri pasar modal atau self-regulatory organization (SRO) menyatakan pembenahan telah dijalankan sejak Januari 2026.
Agenda Reformasi Pasar Modal
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut langkah yang ditempuh OJK dan SRO sebagai reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (16/10/2026).
“Saat ini OJK dan SRO sedang melakukan reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Itu sudah kita sampaikan sejak Januari 2026, dan berbagai hal sudah kita lakukan,” ujar Friderica.
Salah satu kebijakan utama ialah memperluas keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham. Ambang batas pelaporan kepemilikan saham diturunkan dari 5% menjadi 1% agar investor memperoleh informasi yang lebih memadai sebelum mengambil keputusan investasi.
OJK dan SRO juga menambah perincian data tipe investor dari sembilan kategori menjadi 39 kategori. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas gambaran mengenai struktur pelaku di pasar modal.
Ketentuan minimum free float, atau porsi saham yang beredar dan dimiliki publik, turut dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan proses implementasinya di pasar modal.
Menjawab Perhatian Investor Global
Friderica mengatakan reformasi itu juga ditujukan untuk menjawab perhatian investor global mengenai transparansi pasar. Ia menekankan bahwa pembenahan memerlukan tahapan dan tidak dapat diterapkan sekaligus.
“Memang ini perlu stages, perlu proses. Agar ini semua juga bisa diterima oleh komunitas global, investor juga,” jelasnya.
Selain perubahan aturan keterbukaan dan free float, OJK memperkuat penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan reformasi di tengah dinamika perdagangan saham.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa sanksi telah dijatuhkan kepada sedikitnya 835 pihak sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Nilai sanksi yang dikenakan tercatat lebih dari Rp390 miliar.
“Penegakan hukum dan pengenaan sanksi ini betul-betul menjadi salah satu aspek dalam reformasi percepatan integritas di pasar modal kita,” ujar Hasan. Penguatan pengawasan dan sanksi tersebut menjadi salah satu elemen yang berjalan bersamaan dengan agenda transparansi serta peningkatan likuiditas pasar.
