Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap kuat, tetapi peningkatan angka produksi belum otomatis mencerminkan perbaikan kesejahteraan seluruh rumah tangga. Daya beli, harga pangan, serta kualitas pekerjaan menjadi faktor penting untuk menilai apakah manfaat pertumbuhan sudah dirasakan secara luas.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih bertahan di tengah ketidakpastian global. Namun, pertumbuhan Produk Domestik Bruto tidak secara langsung menggambarkan perubahan pendapatan dan kemampuan belanja setiap kelompok masyarakat.
Pekerja formal, buruh harian, petani kecil, pedagang pasar, dan pelaku usaha mikro menghadapi struktur pendapatan serta biaya hidup yang berbeda. Karena itu, dampak pertumbuhan ekonomi tidak selalu dirasakan secara setara oleh seluruh kelompok.
Pemerintah perlu melihat sektor yang menopang pertumbuhan, jumlah pekerjaan yang tercipta, serta perkembangan pendapatan riil pekerja. Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal dengan keterkaitan terbatas terhadap ekonomi rakyat berpotensi memberi dampak lebih kecil terhadap konsumsi masyarakat luas.
Sebaliknya, industri pengolahan, pertanian yang produktif, UMKM yang berkembang, dan jasa bernilai tambah tinggi dapat membuka kesempatan kerja lebih besar. Arah kebijakan tidak hanya perlu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih inklusif dan produktif.
Tekanan Harga Kebutuhan Pokok
BPS mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen, dengan inflasi bulanan 0,30 persen. Meski masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, kenaikan harga pangan membutuhkan perhatian khusus.
Analisis Bank Indonesia menunjukkan kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi tahunan 5,03 persen pada September 2026. Angka ini lebih tinggi daripada inflasi umum dan dapat menekan anggaran rumah tangga berpendapatan rendah.
Bagi kelompok tersebut, pengeluaran makanan mengambil porsi besar dari belanja bulanan. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, dan kebutuhan pokok lain dapat mengurangi ruang untuk biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, serta tabungan.
Inflasi yang terkendali secara makro tidak selalu berarti biaya hidup terasa ringan di tingkat rumah tangga. Daya beli masyarakat bergantung pada hubungan antara kenaikan harga dan perkembangan pendapatan yang diterima.
Jika harga meningkat lebih cepat daripada pendapatan nominal, kemampuan belanja riil akan menurun. Rumah tangga juga dapat mempertahankan konsumsi dengan mengurangi tabungan, menunda pembelian barang tahan lama, menurunkan kualitas konsumsi, atau menambah utang.
Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen berada di level 118,1, atau masih berada di zona optimistis. Namun, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun menjadi 107,5 dari 109,4 pada bulan sebelumnya.
Perubahan indeks tersebut menjadi sinyal bahwa optimisme terhadap masa depan dapat berjalan bersamaan dengan tekanan terhadap kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu memberi perhatian pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah yang rentan terhadap kenaikan harga serta ketidakpastian pekerjaan.
Empat Agenda Kebijakan
Pertama, keberhasilan ekonomi perlu diukur melalui indikator yang lebih dekat dengan kondisi rumah tangga. Upah riil, pendapatan keluarga, kualitas pekerjaan, keterjangkauan pangan, dan kemampuan menabung perlu dibaca bersama pertumbuhan, investasi, stabilitas fiskal, serta inflasi.
Kedua, ketahanan pangan perlu diperkuat dari produksi hingga distribusi. Inefisiensi distribusi, rantai perdagangan yang panjang, keterbatasan penyimpanan, ketimpangan pasokan antardaerah, dan posisi tawar petani dapat memengaruhi harga yang dibayar konsumen.
Penguatan koperasi produsen, infrastruktur pascapanen, gudang, transportasi, serta kemitraan langsung antara petani dan pembeli dapat memperkecil kesenjangan harga. Program Makan Bergizi Gratis juga dapat mendorong ekonomi pangan lokal melalui pengadaan dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM setempat.
Ketiga, belanja pemerintah perlu dinilai dari dampaknya terhadap produktivitas, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan kapasitas ekonomi lokal. Penyerapan anggaran serta jumlah penerima manfaat tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program prioritas.
Keempat, perlindungan sosial bagi kelompok rentan tetap diperlukan untuk menjaga konsumsi dasar saat terjadi guncangan pendapatan. Kebijakan tersebut perlu terhubung dengan akses pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, pembiayaan produktif, dan kesempatan kerja.
Petani membutuhkan teknologi, pembiayaan, irigasi, dan akses pasar yang adil untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Pekerja juga membutuhkan keterampilan yang relevan, pendapatan layak, serta perlindungan sosial yang memadai agar pertumbuhan ekonomi dapat terasa dalam kehidupan sehari-hari.
