Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta pemerintah menunda penerapan sertifikasi wajib halal yang dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026. Ia menilai kesiapan dunia usaha, perangkat pelaksana, dan kepastian regulasi masih perlu dimatangkan sebelum kebijakan dijalankan secara penuh.
Kebijakan sertifikasi wajib halal dirancang untuk memberi jaminan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Namun, penerapannya dinilai perlu mempertimbangkan kondisi sektor riil dan kemampuan pelaku usaha dalam menanggung biaya penyesuaian.
Wijayanto menilai penundaan menjadi semakin relevan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Daya beli masyarakat disebut sedang rendah, sementara sektor riil masih menghadapi tekanan.
“Ini tentunya pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan sebelum bendera start dikibarkan, dan itu baru (situasi) tanpa krisis ekonomi,” ujar Wijayanto. Ia menekankan bahwa persiapan kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum kewajiban diberlakukan.
“Tapi kita memasuki situasi di mana dunia sangat dinamis, daya beli masyarakat sedang rendah, sektor riil sedang tertatih, dan ini membuat semakin sahih ide untuk menunda peluncuran,” imbuhnya. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kesiapan penerapan bersama pelaku usaha.
Regulasi Dinilai Perlu Disederhanakan
Wijayanto menyoroti pentingnya aturan yang sederhana dan mudah dipahami konsumen maupun pelaku usaha. Regulasi yang jelas dinilai dapat mengurangi risiko hukum bagi konsumen, pengusaha, serta aparat pemerintah.
“Prinsipnya biarkan regulasi sederhana tapi bisa dijalankan dengan sempurna daripada kita memaksakan regulasi yang terkesan sempurna, tapi implementasi ala kadarnya,” kata Wijayanto. Ia menilai aturan yang sudah diluncurkan harus dijalankan secara tegas dengan pelaksanaan yang baik.
Cakupan Sertifikasi Wajib Halal yang luas dan keterlibatan banyak institusi juga dinilai berpotensi memunculkan tumpang tindih dengan aturan lain. Untuk mengatasinya, Wijayanto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 4.
Usulan penundaan tersebut diarahkan untuk memberi ruang bagi pembenahan tata kelola dan evaluasi kebijakan. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan aturan yang proporsional, aplikatif, serta sesuai dengan kapasitas dunia usaha.
Biaya Penyesuaian Jadi Perhatian
PPPI memaparkan temuan awal mengenai sejumlah risiko menjelang pemberlakuan kebijakan pada 18 Oktober 2026. Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli menyebut potensi duplikasi pemeriksaan, ketidakpastian regulasi, dan besaran biaya sertifikasi yang belum pasti sebagai persoalan utama.
Meski sertifikasi diberikan secara gratis, pelaku usaha tetap perlu membiayai dokumentasi, penyesuaian proses produksi, penggantian bahan baku, serta waktu pengurusan. Biaya layanan sertifikasi di Indonesia juga disebut sebagai penerimaan negara, berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang menggunakannya sebagai bagian dari insentif pasar dan promosi ekspor.
“Jika biaya tersebut diteruskan ke harga, konsumen akan menanggung bebannya. Artinya berpotensi permintaan lemah, margin dan kemampuan investasi produsen yang tertekan,” ujarnya.
Risiko tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap Daya Beli Masyarakat, terutama jika biaya kepatuhan berujung pada kenaikan harga produk. Kondisi ini juga berpotensi membatasi ruang investasi produsen dalam jangka pendek.
Industri Makanan dan Minuman Paling Rentan
Ekonom Senior Segara Institute YB. Kadarusman menilai industri makanan dan minuman menjadi sektor yang paling terdampak langsung oleh penerapan kewajiban tersebut. Standar Jaminan Produk Halal mencakup aspek hulu, proses produksi, hingga hilir seperti penyelia halal, pelabelan, dan kepatuhan ritel.
Ia menilai jadwal penerapan pada 18 Oktober 2026 perlu dicermati karena bertepatan dengan ancaman El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kenaikan harga makanan dan minuman serta potensi kelangkaan bahan baku dapat memperberat kondisi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah.
“Industri makanan minuman adalah sektor paling terdampak langsung. Standar UU Jaminan Produk Halal mencakup hulu (asal hewani, aditif), proses (pemisahan sarana produksi mutlak), dan hilir (penyelia halal, pelabelan, kepatuhan ritel). Sanksi penarikan produk dari rak ritel menjadi risiko operasional terbesar,” kata Kadarusman.
Meski demikian, ia menilai kewajiban halal tetap dapat mendukung pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman dalam jangka panjang. Kebijakan ini dipandang berpotensi memperkuat nilai tambah produk nasional dan daya saing ekspor apabila diterapkan secara bertahap, efisien, serta disertai mitigasi pasokan bahan baku.
Guru Besar Ekonomi Islam FEB UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Nur Rianto Al Arif memandang Jaminan Produk Halal sebagai investasi kepercayaan pasar, bukan sekadar biaya tambahan. Kepercayaan yang dibangun melalui pemeriksaan dan jaminan produk dinilai dapat memperkuat loyalitas pelanggan, citra merek, serta peluang pemasaran bagi pelaku usaha.
Ia mendorong pemerintah menerapkan mekanisme yang mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas setiap pelaku usaha. Prinsip keadilan dinilai perlu diwujudkan melalui prosedur yang proporsional dan mudah diakses.
