Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keputusan tersebut menambah jumlah bank yang ditutup menjadi 16 bank per 4 November 2026.
Pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tertanggal 3 November 2026. OJK menyatakan langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Status Pengawasan BPR
BPR Agritrans Batumarta sebelumnya masuk status pengawasan BPR Dalam Penyehatan atau BDP pada 28 November 2025. Penetapan itu dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM bank tersebut berada di bawah 12 persen.
Setelah masuk BDP, manajemen dan pemegang saham telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, pelaksanaan rencana tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasikan sehingga masalah permodalan belum tertangani secara signifikan.
OJK kemudian menetapkan BPR Agritrans Batumarta sebagai BPR Dalam Resolusi atau BDR pada 16 Oktober 2026. Status itu diberikan setelah pengurus dan pemegang saham mendapat waktu untuk melakukan upaya penyehatan.
“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” terang OJK. Bank tersebut beralamat di Jalan A. Yani No.101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Peran LPS dalam Likuidasi
Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menetapkan penanganan BPR Agritrans Batumarta melalui proses likuidasi. LPS lalu meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan itu mengacu pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK mencabut izin usaha BPR Agritrans Batumarta pada 3 November 2026.
OJK menyebut pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan dalam menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. “Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas OJK.
Nasabah BPR Agritrans Batumarta diminta tetap tenang terkait simpanan mereka. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar 16 Bank Tutup per 4 November 2026
Daftar penutupan bank sepanjang 2026 mencakup BPR dan BPR syariah di sejumlah wilayah. Berikut daftar bank yang izin usahanya telah dicabut hingga 4 November 2026.
- PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatera Barat, 7 Januari 2026.
- PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur, 27 Januari 2026.
- Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, 9 Februari 2026.
- PT BPR Kamadana, Bangli, Bali, 18 Februari 2026.
- PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 9 Maret 2026.
- PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatera Barat, 31 Maret 2026.
- PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, 7 April 2026.
- PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah, 25 Juni 2026.
- PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur, 3 Juli 2026.
- PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta, 7 Juli 2026.
- PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat, 16 Juli 2026.
- PT BPR Citra Bersada Abad, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, 19 Agustus 2026.
- PT BPRS Gaido Indonesia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1 September 2026.
- PT BPR Pasarraya Kuta, Bali, 17 September 2026.
- PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten, 25 September 2026.
- PT BPR Agritrans Batumarta, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, 3 November 2026.
Dengan pencabutan izin usaha tersebut, proses penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Agritrans Batumarta berada dalam penanganan LPS. OJK menegaskan langkah pengawasan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.
