Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membuka peluang pemulihan kerugian bagi investor yang menjadi korban manipulasi pasar modal. Pemulihan itu dapat berasal dari pengembalian keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku pelanggaran.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan kewenangan OJK dalam penindakan pelanggaran pasar modal. Dasar penguatannya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan kewenangan baru itu tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi. OJK juga dapat mengupayakan pengembalian keuntungan ilegal serta pemulihan bagi investor yang dirugikan.
“Dalam revisi Undang-Undang P2SK yang terbit di tahun ini, OJK diberikan ruang untuk tidak hanya mengenakan sanksi, tetapi juga mengupayakan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku dan melakukan pemulihan kerugian bagi korban atau para investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Kamis (5/11/2026). Pernyataan itu menegaskan arah penegakan hukum yang turut mempertimbangkan posisi investor terdampak.
Besaran Kompensasi Tidak Seragam
Nilai kompensasi tidak akan ditetapkan sama bagi seluruh investor korban manipulasi pasar. OJK akan mempertimbangkan keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku serta kerugian investor yang dapat dibuktikan.
Dengan pendekatan tersebut, proses pemulihan tidak hanya melihat adanya pelanggaran di pasar modal. Penilaian juga berkaitan dengan bukti kerugian yang dialami setiap investor.
Hasan mengatakan, “Dan juga mempertimbangkan seberapa besar kerugian investor yang dapat dibuktikan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembuktian kerugian menjadi unsur penting dalam pengembalian dana.
OJK belum menyampaikan nilai kompensasi tertentu untuk investor korban manipulasi pasar. OJK juga belum merinci kasus atau pihak yang akan menjadi penerima pemulihan kerugian melalui mekanisme tersebut.
Mekanisme Akan Diatur OJK
Pengembalian kerugian akan dilakukan melalui mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Investor harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dapat mengikuti proses pemulihan.
“Mekanisme pengembaliannya nanti akan dilakukan secara terukur dan akuntabel kepada investor yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Hasan. Prinsip terukur dan akuntabel menjadi penekanan dalam pelaksanaan pengembalian dana.
Mekanisme tersebut menempatkan pengembalian keuntungan ilegal sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di pasar modal. Langkah ini berjalan bersamaan dengan pengenaan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Penindakan Pelanggaran Pasar Modal
Hingga Oktober 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp 2,23 triliun kepada 169 pihak. Sanksi itu diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan kasus di bidang pasar modal.
Selain denda, OJK menjatuhkan 6 sanksi pencabutan izin dan 1 sanksi pembatalan surat tanda terdaftar. OJK juga mengenakan 8 pembekuan izin, 27 sanksi peringatan tertulis, serta 5 perintah tertulis.
Rangkaian sanksi tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. OJK menyatakan langkah itu penting untuk menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan, dan memelihara kepercayaan publik.
Hasan memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas, objektif, dan konsisten. Pengenaan sanksi disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan perhitungan perundang-undangan yang berlaku.
OJK juga terus mempercepat agenda reformasi integritas pasar modal. Upaya tersebut mencakup penguatan transparansi, penegakan hukum, dan strategi komunikasi publik yang lebih luas.
