Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Indonesia membutuhkan pengadaan kereta rel listrik atau KRL baru secepatnya. Kebutuhan itu mengemuka setelah rencana impor KRL bekas dari Jepang dipastikan batal.
Dudy akan membahas skema pengadaan armada pengganti bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin. Pertemuan tersebut dinilai penting karena kebutuhan tambahan kereta untuk layanan komuter disebut sudah mendesak.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11), Dudy mengatakan belum bertemu dengan Bobby untuk membicarakan pembatalan impor tersebut. “(Soal batal impor KRL bekas) saya belum ketemu sama Dirut KAI (Bobby),” kata Dudy.
Meski demikian, ia menyebut pertemuan dengan pimpinan KAI akan dilakukan dalam waktu dekat. “Ya secepatnya (bertemu Bobby), karena memang kita membutuhkan kereta secepatnya,” tegas dia.
Pengadaan 23 Rangkaian Baru
KAI telah memastikan tidak jadi mendatangkan KRL bekas dari Jepang sebagai opsi pemenuhan armada. Perusahaan selanjutnya merencanakan pengadaan 23 rangkaian kereta baru dalam periode dua hingga tiga tahun.
Rencana tersebut diarahkan untuk melibatkan industri dalam negeri, termasuk PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA. KAI juga membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri selama skema yang dijalankan tetap melibatkan industri nasional.
Dari total 23 rangkaian yang direncanakan, delapan rangkaian disebut menjadi kebutuhan paling mendesak. Armada itu perlu dipenuhi lebih dahulu untuk menopang layanan kereta komuter.
Pembatalan impor ini berbeda dengan usulan yang sebelumnya disampaikan Bobby dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026. Dalam rapat itu, impor kereta bekas dari Jepang diusulkan sebagai solusi sementara atas kekurangan armada KRL Jabodetabek.
Usulan impor saat itu muncul ketika jumlah penumpang harian meningkat menjadi sekitar 1,1 juta orang. Angka tersebut tumbuh 11,3 persen pada semester I 2026.
Tekanan Kebutuhan Armada
Penambahan penumpang menjadi salah satu faktor yang memperbesar kebutuhan sarana kereta. Di sisi lain, rata-rata usia kereta yang masih dioperasikan KAI telah melampaui 41 tahun.
KAI juga menghadapi kebutuhan untuk mengonservasi atau memensiunkan 13 rangkaian pada 2026. Kondisi tersebut membuat ketersediaan armada perlu dihitung secara lebih ketat agar layanan penumpang tetap berjalan.
Untuk kebutuhan operasional 2026, KAI memperkirakan memerlukan 105 rangkaian kereta. Sementara itu, jumlah sarana yang tersedia pada awal tahun hanya mencapai 102 rangkaian.
Kesenjangan kebutuhan armada turut diperberat oleh keterlambatan pengiriman sembilan dari 16 rangkaian yang dipesan kepada PT INKA. Situasi itu menjadi latar belakang perlunya pembahasan cepat antara Kementerian Perhubungan dan KAI mengenai skema pengadaan kereta baru.
Pengadaan baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan armada tanpa menggunakan opsi impor KRL bekas. Delapan rangkaian yang masuk kategori mendesak akan menjadi bagian awal yang perlu diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.
