PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan Dumai Transshipment Hub untuk melayani kapal pengiriman yang melintas di Selat Malaka. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperbesar perannya dalam layanan maritim di salah satu jalur pelayaran strategis dunia.
Pelindo membidik 40 persen kapal yang belum berlabuh di pelabuhan Singapura maupun Malaysia. Pengembangan hub di Dumai direncanakan berlangsung bertahap dengan target operasional awal pada 2030.
Target Pasar Kapal Transit
Direktur Pengembangan Usaha Pelindo Prasetyo menyatakan pasar yang dibidik berasal dari kapal-kapal yang selama ini belum masuk ke fasilitas transshipment di Singapura dan Malaysia. Segmen tersebut dinilai dapat dilayani melalui pengembangan Dumai Transshipment Hub.
“Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil,” ujar Prasetyo dalam acara Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Menurut Prasetyo, selama ini sekitar 60 persen kapal masuk ke Singapura maupun Malaysia. Sementara itu, Pelindo melihat 40 persen kapal lainnya sebagai potensi layanan yang dapat dikembangkan dari Dumai.
“60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani,” ujar Prasetyo. Pelindo menegaskan rencana bisnis tersebut tidak ditujukan untuk merebut pangsa pasar yang telah dikuasai negara tetangga.
Lalu Lintas Selat Malaka
Selat Malaka menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengembangan proyek itu karena volume lalu lintas kapalnya yang besar. Setiap tahun, kurang lebih 110 ribu kapal melintasi perairan strategis tersebut.
Namun, peran Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim di Selat Malaka disebut masih sangat minim secara historis. Pelindo ingin memanfaatkan peluang layanan bagi kapal yang melintas tetapi belum menggunakan pelabuhan di Singapura atau Malaysia.
Merger di tubuh Pelindo turut dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi perusahaan dalam melayani kapal-kapal tersebut. Langkah ini dijalankan melalui program strategis Dumai Transshipment Hub.
Pengembangan hub transshipment berarti proyek tersebut disiapkan untuk melayani kebutuhan kapal dalam jaringan pengiriman yang melintasi kawasan. Pelindo menetapkan pelaksanaan proyek secara bertahap sebelum menargetkan tahap operasional awal pada 2030.
Usulan Menjadi PSN
Pelindo juga telah mengusulkan Dumai Transshipment Hub sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Kementerian PPN/Bappenas kini mengkaji penetapan proyek tersebut sebagai PSN. Kajian diarahkan untuk menilai kesesuaian proyek dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029.
Selain keselarasan dengan RPJMN, kajian juga menilai pemenuhan kriteria PSN. Kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.
Proses kajian itu akan menentukan tindak lanjut atas usulan status PSN bagi Dumai Transshipment Hub. Di sisi lain, Pelindo tetap menempatkan target layanan bagi 40 persen kapal yang belum masuk ke Singapura atau Malaysia sebagai fokus pengembangan proyek.
