Pemerintah meminta investor tidak bereaksi berlebihan terhadap dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pemerintah menilai pasar keuangan nasional memiliki ketahanan untuk menghadapi perubahan situasi politik tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan gejolak politik merupakan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, investor tidak perlu terlalu lama mengambil posisi menunggu atau wait and see.
Respons Pemerintah terhadap Pasar
Dradjad mengatakan dinamika politik dapat memicu reaksi pasar dalam jangka pendek. Dampaknya, menurut dia, dapat berlangsung mulai dari satu atau dua jam hingga satu atau dua hari.
Namun, ia menilai perkembangan tersebut tidak akan mengubah fundamental perekonomian Indonesia. Pemerintah tetap bertanggung jawab menjaga stabilitas pasar modal dan sektor keuangan agar dapat beroperasi dengan baik.
Dradjad menyampaikan pandangannya pada Kamis, 12 November 2026. “Saya sudah cukup lama di politik sejak dari tahun 2004. Jadi, sudah sering mengalami dinamika seperti ini, jadi enggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,” kata Dradjad Wibowo.
Ia menilai pengalaman menghadapi berbagai perkembangan politik menunjukkan bahwa pasar dapat kembali menyesuaikan diri. Karena itu, respons investor dinilai perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh, bukan hanya sentimen sesaat.
Pemerintah juga menyoroti reformasi yang terus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Langkah tersebut mencakup penguatan pasar obligasi sebagai bagian dari pembenahan pasar keuangan nasional.
Berbagai perbaikan itu dinilai dapat memperkuat daya tahan pasar saat menghadapi ketidakpastian politik. Penguatan sistem keuangan diharapkan menjaga aktivitas investasi tetap berjalan dalam kondisi yang stabil.
Data Konsumsi dan Investor Ritel
Dradjad membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Ia merujuk pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2026 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara tahunan atau year-on-year pada triwulan III 2026. Komponen tersebut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada periode yang sama.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dinilai menjadi salah satu gambaran aktivitas ekonomi domestik. Data itu digunakan pemerintah untuk menegaskan bahwa fondasi ekonomi tetap terjaga di tengah perhatian publik terhadap perkembangan politik.
Dradjad juga menyinggung penambahan 13,7 juta investor ritel baru di pasar modal sepanjang 2026. Pertambahan itu disebut sebagai salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mengingatkan investor agar tidak menunda keputusan investasi terlalu lama hanya karena menunggu kepastian politik. “Kalau Anda terlalu lama wait and see, ya jangan salahkan kami kalau Anda terlalu ketinggalan. Jadi, ‘keretanya akan melaju cepat’,” ujarnya.
Pemerintahan Disebut Tetap Normal
Secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi RI Syahganda Nainggolan memastikan kegiatan pemerintahan tetap berjalan normal. Pernyataan itu disampaikan di tengah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Pada Kamis pagi, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI dan surat itu diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Syahganda menyatakan roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak terganggu oleh perkembangan tersebut.
“Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal,” kata Syahganda. Ia menambahkan bahwa kegiatan perekonomian nasional tetap berlangsung meski situasi politik menjadi perhatian publik.
Syahganda menyebut perekonomian saat ini telah mengalami “decoupling” dari riuh politik. “Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini,” tegasnya.
