Kementerian Keuangan menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp671,2 triliun untuk menutup defisit APBN 2027. Target tersebut muncul ketika pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Besarnya pembiayaan membuat strategi penarikan utang menjadi perhatian utama dalam rancangan anggaran tahun depan. Kemenkeu menyatakan pengelolaan pembiayaan akan diarahkan agar tetap aman, berbiaya rendah, terukur, dan berkelanjutan.
Defisit Berasal dari Selisih Pendapatan dan Belanja
Rancangan APBN 2027 mencatat total belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Nilai itu meningkat dibandingkan APBN 2026 yang berada di level Rp3.842,7 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara pada 2027 disimulasikan mencapai Rp3.426,0 triliun. Pada APBN 2026, target pendapatan negara tercatat sebesar Rp3.153,6 triliun.
| Komponen | APBN 2026 | Rancangan APBN 2027 |
|---|---|---|
| Belanja negara | Rp3.842,7 triliun | Rp4.097,2 triliun |
| Pendapatan negara | Rp3.153,6 triliun | Rp3.426,0 triliun |
| Pembiayaan utang | – | Rp671,2 triliun |
Selisih antara target pendapatan dan belanja tersebut memicu defisit yang perlu ditutup melalui pembiayaan. Karena itu, angka Rp671,2 triliun menjadi bagian penting dalam rancangan pengelolaan APBN 2027.
Tiga Pilar Strategi Penarikan Utang
Plt Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto menyebut Kementerian Keuangan akan memilih strategi pembiayaan yang aman, murah, dan terukur. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8/2026), sebagaimana diberitakan Detik Finance.
Pilar pertama adalah memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Langkah tersebut ditujukan untuk meminimalkan risiko eksternal dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Strategi kedua berupa pengelolaan utang secara aktif atau active debt management. Salah satu cara yang disebut adalah liability management untuk menekan biaya bunga.
“Yang kedua, tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga,” ujar Ferry.
Tenor Utang Perlu Diseimbangkan
Kemenkeu juga menyiapkan penyeimbangan proporsi utang berjangka pendek dan panjang. Pengaturan tenor ini diperlukan untuk mencegah akumulasi risiko maturity dalam pengelolaan pembiayaan negara.
Dengan strategi tersebut, penerbitan utang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggaran. Pemerintah juga memperhitungkan risiko eksternal, biaya bunga, serta komposisi jatuh tempo agar pembiayaan tetap terukur.
Rancangan APBN 2027 menunjukkan adanya kenaikan belanja dan pendapatan dibandingkan APBN 2026. Namun, selisih antara keduanya tetap membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp671,2 triliun untuk menutup defisit yang diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB.
