Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Nilai tersebut setara 60,8 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok Rp832,2 triliun.
Realisasi itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Pemerintah menyatakan penarikan utang masih berjalan sesuai rancangan anggaran yang telah disiapkan.
“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus sudah Rp506 triliun,” kata Suahasil. Angka tersebut menggambarkan posisi pembiayaan pemerintah setelah memperhitungkan instrumen surat berharga dan pinjaman.
Kontribusi Surat Berharga Negara
Porsi terbesar pembiayaan berasal dari Surat Berharga Negara atau SBN. Realisasi pembiayaan melalui SBN mencapai Rp527,4 triliun, setara 66 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.
SBN menjadi instrumen yang nilainya lebih tinggi daripada total pembiayaan utang neto yang tercatat hingga akhir Agustus. Perbedaan tersebut berkaitan dengan realisasi pembiayaan melalui pinjaman yang tercatat negatif pada periode yang sama.
Realisasi pembiayaan melalui pinjaman mencapai negatif Rp21,4 triliun. Jumlah itu setara negatif 65,5 persen dibandingkan pagu pembiayaan melalui pinjaman dalam APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.
Posisi negatif pada pembiayaan pinjaman membuat total pembiayaan utang neto berada di bawah realisasi SBN. Pemerintah tetap mengelola keseluruhan kebutuhan pembiayaan dengan memperhatikan kondisi kas dan perkembangan pasar keuangan.
Pengelolaan Kas dan Risiko
Pemerintah menyatakan pembiayaan utang dikelola secara bijak dan terukur. Pengelolaan tersebut mempertimbangkan kondisi kas yang optimal serta dinamika yang terjadi di pasar keuangan.
Langkah antisipatif juga diterapkan melalui active cash and debt management. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pelaksanaan anggaran.
Pemenuhan target pembiayaan turut memperhatikan efisiensi biaya dana, mitigasi risiko, dan tata kelola yang baik. Pemerintah menyebut indikator utang tetap dijaga pada level yang aman.
Suahasil mengatakan realisasi pembiayaan hingga Agustus masih berada dalam jalur rencana APBN. Pemerintah akan terus memantau pergerakan penarikan utang dan menyampaikan perkembangannya secara berkala.
“Agustus ini on-track, sesuai dengan rencana APBN. Kami perhatikan terus ke depannya dan akan kami laporkan terus,” ujarnya.
Kondisi Defisit APBN
Di sisi lain, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun per 31 Agustus 2026. Defisit tersebut setara sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Pendapatan negara hingga akhir Agustus tercatat Rp2.055,6 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun pada periode yang sama.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membentuk defisit anggaran yang dibiayai melalui berbagai sumber pembiayaan, termasuk pembiayaan utang. Pemerintah menempatkan pengelolaan pembiayaan sebagai bagian dari upaya menjaga likuiditas dan kebutuhan anggaran.
Meski APBN mengalami defisit, keseimbangan primer mencatat surplus Rp154 triliun. Surplus keseimbangan primer mencerminkan kondisi fiskal yang dinilai masih cukup memadai dalam mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
